PINTUJABAR.COM || JAKARTA – Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat terus berupaya menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Salah satu langkah konkret yang diambil adalah penyusunan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang pengendalian alih fungsi lahan, yang akan menjadi landasan hukum dalam menjaga tata ruang wilayah.
Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat, Herman Suryatman, mengungkapkan hal tersebut dalam Rapat Koordinasi Teknis Pengadaan Tanah dan Pengendalian Banjir di Jakarta dan Jawa Barat, yang berlangsung di Gedung SDA Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, Rabu (19/3/2025).
“Selama ini kita cenderung berfokus pada penanganan banjir setelah terjadi. Padahal, yang lebih efektif dan hemat adalah mencegah agar banjir tidak terjadi. Namun, kenyataannya, ini bukan tugas yang mudah,” ujar Herman.
Ia menambahkan bahwa bencana hidrometeorologi, khususnya banjir, tidak hanya menjadi tantangan bagi wilayah Bogor, Bekasi, dan sekitarnya (Bodebek), tetapi juga bagi Cekungan Bandung serta beberapa kabupaten dan kota lainnya di Jawa Barat.
Di bawah kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi dan Wakil Gubernur Erwan Setiawan, Pemprov Jabar terus memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga dalam upaya mitigasi bencana yang komprehensif.
“Pak Gubernur terus memastikan langkah-langkah penanganan banjir dan pengendalian tata ruang, berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk kepala daerah, agar bisa bersama-sama mengantisipasi bencana di masa depan,” kata Herman.
Ia juga menyoroti bahwa pembangunan yang dilakukan selama ini masih kurang memperhatikan keseimbangan lingkungan. “Kita mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi di saat yang sama ekologi juga harus dijaga. Karena itu, kebijakan di lapangan harus dijalankan dengan bijak,” tambahnya.
Sebagai bentuk komitmen, Pemprov Jabar siap bekerja sama dengan pemerintah pusat melalui kementerian dan lembaga terkait dalam upaya pengendalian banjir.
“Kami telah merencanakan normalisasi beberapa sungai, termasuk di kawasan Bekasi hingga Bogor,” ujarnya.
Selain itu, ia berharap pembangunan tanggul di wilayah terdampak dapat mendapatkan dukungan dari Kementerian Pekerjaan Umum.
“Kami di Pemprov Jabar bersama pemerintah kabupaten/kota berkomitmen untuk menyukseskan upaya penanggulangan banjir,” pungkas Herman. (Red)
