PINTUJABAR.COM || Dugaan pemotongan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) hingga 50 persen yang menimpa tenaga kesehatan (nakes) di Kabupaten Purwakarta menuai reaksi keras dari jajaran Dinas Kesehatan.
Sekretaris Dinas Kesehatan (Dinkes) Purwakarta, Yandi Nurhadian, mengaku terkejut sekaligus geram atas informasi tersebut dan memastikan akan ada langkah tegas untuk menelusuri kebenarannya.
Yandi menegaskan, pihaknya tidak pernah memberikan ruang terhadap praktik pemotongan hak pegawai dalam bentuk apa pun. Ia menyebut, mekanisme pencairan dana saat ini sudah dilakukan secara non-tunai langsung ke rekening masing-masing penerima, sehingga seharusnya meminimalisir potensi penyimpangan.
“Kami tegaskan, dari Dinas Kesehatan selaku instansi pembina, tidak ada kebijakan ataupun toleransi terhadap pemotongan hak nakes. Apalagi sistem pencairan sekarang sudah langsung ke rekening masing-masing,” ujarnya.
Ia mengaku baru mengetahui adanya dugaan tersebut dari informasi yang beredar dan langsung mengambil langkah cepat dengan melaporkannya kepada Kepala Dinas Kesehatan.
“Kami cukup kaget mendengar adanya pernyataan seperti itu. Ini harus ditelusuri secara serius agar tidak menimbulkan keresahan di kalangan tenaga kesehatan,” kata Yandi.
Menindaklanjuti hal tersebut, pihak Dinkes Purwakarta telah menerima arahan untuk segera melakukan dua langkah strategis. Pertama, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan dana BOK di tingkat puskesmas. Kedua, melakukan investigasi mendalam guna memastikan kebenaran informasi yang beredar.
“Kami akan mengevaluasi seluruh kegiatan BOK di puskesmas, sekaligus melakukan investigasi secara komprehensif terhadap dugaan ini,” tegasnya.
Selain itu, Yandi juga mengimbau kepada seluruh tenaga kesehatan agar tidak ragu melaporkan jika menemukan adanya indikasi pemotongan atau penyimpangan dalam penyaluran dana. Ia memastikan laporan tersebut akan ditindaklanjuti secara serius dan profesional.
“Kami membuka ruang pengaduan. Jika memang ada praktik yang tidak sesuai aturan, silakan laporkan. Kami akan tindak tegas sesuai ketentuan yang berlaku,” tandasnya.
Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta berkomitmen menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran, khususnya yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan tenaga kesehatan sebagai garda terdepan pelayanan publik.
Dugaan ini pun diharapkan segera menemukan titik terang melalui proses investigasi yang sedang berjalan
