PINTUJABAR.COM || Sebanyak 105 anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Desa Mekargalih, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, resmi dilantik dan mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) sebagai persiapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta.
Kegiatan ini bertujuan untuk membekali para anggota KPPS dengan pengetahuan dan keterampilan agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik pada hari pemilihan.
Acara ini dihadiri oleh Kepala Desa Mekargalih, Muhammad Muhyi, beserta Babinsa, Bhabinkamtibmas dan panitia pemilu setempat.
Dalam sambutannya, Kepala Desa mengajak seluruh anggota KPPS untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, mengingat pentingnya peran mereka dalam menentukan masa depan daerah melalui pemilihan umum.
“Mudah-mudahan kita bisa memilih pemimpin yang mampu membawa kemakmuran dan kesuburan bagi bangsa Indonesia, khususnya di Kabupaten Purwakarta,” ungkap Muhyi.
Muhyi menekankan bahwa kegiatan pemilihan ini bukan hanya sekadar acara formalitas, melainkan bentuk ibadah yang harus dijalankan dengan sungguh-sungguh dan penuh kesadaran.
Muhyi berharap KPPS Desa Mekargalih bisa menjadi bagian dari proses demokrasi yang jujur, adil, dan transparan. Menurutnya, keberhasilan pemilihan tidak hanya bergantung pada hari pemungutan suara, tetapi juga pada persiapan yang dilakukan dengan cermat.
Lebih lanjut, Kepala Desa mengingatkan pentingnya ketelitian dalam mempersiapkan segala kebutuhan pemilihan.
Muhyi meminta para anggota KPPS untuk mengecek kembali semua logistik yang diterima, termasuk jumlah dan kondisi barang yang akan digunakan di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS). Desa Mekargalih sendiri memiliki 15 TPS, dengan masing-masing TPS terdiri dari 7 anggota KPPS.
“Sebelum pelaksanaan, tolong dicek kembali jumlah logistik yang diterima. Jangan sampai ada yang terlewat atau kurang, karena kesalahan kecil bisa berdampak besar,” ujar Muhyi.
Muhyi menambahkan bahwa ketelitian dalam memeriksa setiap detail merupakan langkah penting dalam menjamin kelancaran proses pemungutan suara.
Bimtek ini mencakup panduan teknis bagi para anggota KPPS terkait prosedur pemungutan dan perhitungan suara, pengelolaan logistik, serta tata cara penanganan potensi masalah yang mungkin timbul saat pemilihan berlangsung.
Semua ini disampaikan dengan rinci agar setiap anggota KPPS dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
Pada akhir sambutannya, Muhyi juga mengingatkan pentingnya menghayati sumpah yang akan diucapkan oleh para anggota KPPS.
Muhyi menyatakan bahwa sumpah tersebut bukan sekadar formalitas, tetapi merupakan komitmen moral yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
“Sumpah ini adalah tanggung jawab besar, jangan dianggap main-main,” tegasnya. (Td)
