PINTUJABAR.COM || Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Purwakarta, Drs. Alit Sukandi, menegaskan pentingnya sinergi antara Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan pelaku usaha dalam meningkatkan kemandirian ekonomi desa.
Hal ini disampaikan kepada wartawan usai kegiatan Rapat Koordinasi dan Fasilitasi Kerjasama antar Desa dengan Pelaku Usaha/BUMN yang berlangsung di Cikaopark, Purwakarta, Rabu (11/12/24)
Menurut Alit Sukandi, kegiatan ini sengaja menghadirkan kepala desa dan perwakilan BUMDes untuk mendorong kemajuan dan kemandirian BUMDes di Kabupaten Purwakarta.
“Kita ingin BUMDes tidak hanya bermain di lingkup lokal, tetapi juga mampu menjangkau pasar nasional. Untuk itu, kolaborasi dengan pelaku usaha yang sudah berhasil menjadi kunci utama,” ungkapnya.
Alit menyoroti bahwa dari 183 desa di Purwakarta, baru 86 BUMDes yang memiliki badan hukum. Keberadaan badan hukum menjadi penting karena memungkinkan BUMDes untuk bermitra dengan perbankan dan pelaku usaha lainnya.
“Kami akan terus melakukan monitoring, evaluasi, dan pembinaan kepada BUMDes yang belum mandiri agar mereka bisa segera mencapai kemandirian,” tambahnya.
Alit juga menekankan perlunya studi banding atau meniru praktik terbaik dari daerah lain untuk mempercepat perkembangan BUMDes di Purwakarta.
Alit mencontohkan keberhasilan BUMDes Umbul Ponggok di Jawa Tengah yang mampu mengelola pendapatan hingga Rp14 miliar per tahun.
“Ini bisa menjadi inspirasi bagi kita. Kepala desa dan direktur BUMDes perlu membuka inovasi-inovasi baru yang sesuai dengan potensi wilayah masing-masing,” jelasnya.
Lebih lanjut, Alit menyebut beberapa wilayah di Purwakarta, seperti Wanayasa, memiliki potensi besar yang bisa dikembangkan sebagai destinasi wisata melalui BUMDes.
Alit menggarisbawahi bahwa inovasi harus disesuaikan dengan kondisi wilayah, sehingga dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat desa.
Dalam paparannya, Alit juga mengingatkan bahwa prioritas penggunaan dana desa sudah diatur dalam lima poin utama. Salah satu poin penting adalah penyertaan modal untuk BUMDes, yang meski tidak wajib, dapat digunakan oleh desa yang ingin memajukan ekonominya.
“Anggaran untuk penyertaan modal ini fleksibel, tergantung kebutuhan dan visi masing-masing desa,” ujarnya.
Alit berharap kepala desa dapat berperan aktif dalam mengarahkan BUMDes di wilayahnya untuk menciptakan inovasi baru.
DPMD Kabupaten Purwakarta berkomitmen untuk terus memfasilitasi kerjasama antar desa dan pelaku usaha.
“Melalui kolaborasi ini, kami optimis BUMDes di Purwakarta akan semakin maju dan mampu menjadi pilar ekonomi desa yang kuat,” pungkas Alit Sukandi.
Dengan langkah-langkah strategis ini, DPMD berharap seluruh desa di Purwakarta dapat memiliki BUMDes yang produktif dan berdaya saing, sehingga mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat desa secara berkelanjutan. (Td)
