PINTUJABAR.COM || PURWAKARTA – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Partai Demokrat, H. Jaenal Aripin, menggelar kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Tahun Anggaran 2026 di Aula Desa Kutamanah, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Purwakarta, Minggu (08/02/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Purwakarta Asep Chandra TK yang akrab di sapa Daseng, Sekretaris DPC Agus Wijaya, Kepala Desa Kutamanah Asep Samsudin, serta jajaran kader Partai Demokrat Purwakarta.
Dalam keterangannya, Jaenal Aripin menegaskan bahwa agenda tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan program Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Kami mengawal dan mengawasi program-program yang sedang dilaksanakan Pemprov Jawa Barat. Salah satunya pembangunan infrastruktur, sejauh mana progresnya dan apakah kebijakannya sudah sesuai dengan keinginan rakyat,” ujarnya.
Jaenal menjelaskan, pengawasan dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai kekurangan dalam pelaksanaan program pemerintah. Hasil pengawasan tersebut nantinya akan menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi agar kebijakan yang diambil lebih tepat sasaran.
Jaenal juga meminta kader Partai Demokrat di Purwakarta untuk aktif menyerap aspirasi masyarakat. Menurutnya, masukan dari warga sangat penting dalam proses pengawasan agar DPRD mendapatkan gambaran nyata kondisi di lapangan.
Selain membahas pengawasan program, Jaenal turut mengingatkan masyarakat agar waspada menghadapi musim penghujan. Ia berharap Purwakarta terhindar dari bencana, namun tetap mengimbau agar wilayah rawan menyiapkan langkah antisipasi dan skema evakuasi.
Dalam kesempatan itu, ia juga menyinggung kebijakan Pemprov Jawa Barat terkait penghentian bantuan Pendidikan Menengah Universal (PMU) bagi sekolah swasta.
Sebagai pengganti, pemerintah provinsi mengalihkan bantuan dalam bentuk beasiswa langsung kepada siswa yang bersekolah di lembaga pendidikan swasta.
Jaenal berharap kebijakan tersebut tetap mampu menjaga akses pendidikan bagi masyarakat, khususnya siswa di sekolah swasta, agar tidak terkendala persoalan biaya. (Td)
