PINTUJABAR.COM || PURWKARTA – Ramainya pembahasan mengenai temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait anggaran bahan bakar minyak (BBM) tahun 2024 di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Purwakarta mendapat tanggapan dari Kepala DLH Purwakarta, Erlan.
Erlan membenarkan bahwa temuan tersebut memang pernah tercatat dalam laporan hasil pemeriksaan BPK.
Namun, ia menegaskan bahwa persoalan tersebut terjadi sebelum dirinya menjabat sebagai Kepala DLH.
“Saya baru menjabat beberapa bulan menjadi Kepala DLH, sehingga tidak mengetahui secara detail persoalan yang dimaksud karena itu merupakan masa pejabat sebelumnya,” ujar Erlan saat dimintai keterangan,Senin,(9/3/2026) dikantornya.
Meski demikian, Erlan memastikan bahwa temuan yang berkaitan dengan penggunaan anggaran BBM tahun 2024 tersebut telah ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku.
Menurutnya, proses penyelesaian terkait temuan tersebut sudah dilakukan, termasuk pengembalian kerugian negara sebagaimana rekomendasi dari BPK.
“Yang saya tahu, proses pengembalian kerugian negaranya sudah selesai,” jelasnya.
Erlan juga menegaskan bahwa pihaknya saat ini berkomitmen untuk menjalankan pengelolaan anggaran secara lebih tertib dan transparan agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.
Ia berharap penjelasan tersebut dapat meluruskan berbagai informasi yang beredar di masyarakat terkait temuan BPK tersebut.
